Saiber.news, Bandar Lampung (10/09/2025) Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi terkait Keamanan Keamanan Pangan, Penanganan dan Pencegahan Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara virtual se-Provinsi Lampung.
Melalui rapat ini, Pemprov Lampung berharap seluruh Satgas MBG dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan pangan, serta mempercepat penyelesaian pendataan di daerah, sehingga implementasi Program MBG berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakor ini juga sebagai langkah langkah bersama memperkuatimplementasi program MBG di daerah. Agenda ini sangat penting, karena sesuai arahan Bapak Presiden tentang percepatan pelaksanaan Program MBG. Namun, dalam perjalanannya masih ada dinamika di beberapa lokasi SPPG yang perlu segera dievaluasi,”Ujar Wagub Jihan
Wagub Jihan berpendapat meski kasus keracunan yang sempat terjadi tidak berstatus sebagai kejadian luar biasa, namun hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu, Pemprov Lampung menekankan agar setiap kabupaten/kota segera memperkuat pengawasan pangan mulai dari distribusi, proses penyajian, higienitas, hingga rantai penyimpanan bahan baku.
“Kita menargetkan zero accident atau nol kasus keracunan dalam program MBG. Jangan sampai program makan bergizi gratis yang mulia ini justru berubah menjadi makan beracun,”Ujar dr. Jihan Nurlela Wagub Lampung
Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Satgas MBG Saipul juga menekankan pentingnya peran aktif Satgas di kabupaten/kota untuk memastikan keamanan pangan. Ia menyampaikan bahwa beberapa kejadian luar biasa (KLB) keracunan telah terjadi di Bandar Lampung, Metro dan Lampung Utara, dan sudah ditindaklanjuti bersama Balai Besar POM serta dinas terkait.
“Kita harus aktif melakukan pengawasan, mulai dari rantai pasok, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan. Jangan menunggu laporan, tetapi harus proaktif berkoordinasi dengan SPPI dan pihak sekolah. Karena ini menyangkut siswa kita, warga kita sendiri. Kalau terjadi keracunan, dampaknya bisa sangat besar, apalagi bila menimpa anak-anak atau ibu hamil,”Ujar Saipul
Saipul juga menegaskan pentingnya keberanian daerah dalam mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan sementara layanan dapur SPPI yang bermasalah, hingga dipastikan kembali layak beroperasi oleh Dinas Kesehatan atau instansi berwenang. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelatihan penjanmah makanan, variasi menu harian yang sesuai standar gizi, serta perhatian khusus pada wilayah 3T yang memiliki tantangan distribusi lebih besar. (Z)
