</strong> — Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan SAIBARA (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah), sebuah platform digital terintegrasi yang menghimpun seluruh pembayaran retribusi daerah dalam satu sistem. Peluncuran berlangsung di Halaman Kolam Renang Stadion Pahoman, Bandar Lampung.</p>
<figure id=)
SAIBARA dirancang sebagai aplikasi resmi yang menjadi jembatan digital antara masyarakat, instansi, dan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi belanja dan sewa aset daerah secara non-tunai, cepat, dan aman. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui SAIBARA langsung masuk ke Kas Rekening Keuangan Umum Daerah, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa digitalisasi layanan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
“Digitalisasi adalah kunci untuk memperbaiki pelayanan. Dengan SAIBARA, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi dapat ditingkatkan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa digitalisasi retribusi merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah pengelola retribusi untuk melakukan migrasi layanan ke sistem digital secara bertahap dan terukur, disertai sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat agar penerapan berjalan optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menyampaikan bahwa kehadiran SAIBARA sejalan dengan prinsip Good Governance, khususnya pada sektor penerimaan retribusi daerah.
“SAIBARA memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat Lampung dalam melakukan transaksi sesuai kebutuhan atas layanan, jasa, dan perizinan yang disediakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui SAIBARA, masyarakat kini dapat mengakses layanan dan memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Lampung secara lebih efisien, modern, dan terintegrasi—sebuah langkah nyata transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih transparan dan berkualitas.
