Pemprov Lampung Dorong PMO Bangun Sistem Integrasi Bantuan Sosial Yang Adil Dan Tepat Sasaran

Pemprov Lampung menjadikan Validasi dan Konsolidasi Data sebagai Fondasi Utama dalam membangun Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Bukti (evidence-based policy) Dengan dukungan sistem ini, Pemprov Lampung dapat mengintegrasikan berbagai program sosial dari banyak pihak.

Menyusun perencanaan berbasis bukti  serta mengukur dampaknya dengan lebih transparan, Lebih dari sekadar menangani kemiskinan ekstrem, PMO ini mencerminkan arah baru tata kelola Pemprov Lampung yang makin digital, kolaboratif, dan efisien.

Di sisi lain keberadaan PMO juga mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah), lembaga statistik, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak non-pemerintah, termasuk dunia usaha dan komunitas lokal.

“Kami ingin mengintegrasikan seluruh jenis bantuan—baik yang berasal dari individu, lembaga sosial, program CSR perusahaan, maupun dari dinas-dinas di lingkungan Pemprov Lampung. Semua bentuk bantuan akan didata secara menyeluruh agar distribusinya tidak tumpang tindih dan benar-benar menjangkau lokasi serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” jelas Mahir.

Ia menambahkan, sistem pendataan bantuan akan disesuaikan dengan data kebutuhan perorangan, kondisi lingkungan, dan akan dihubungkan langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tujuannya adalah membentuk struktur data yang berlapis (layering data) secara rapi, sehingga setiap intervensi program sosial dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan terukur.

Langkah strategis ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2027.