“Sekolah Negeri, Gaya Swasta: Dana Komite di SMKN 1 Kotabumi Diduga Dikorupsi Diam-Diam”

“Sebenarnya berat pak setiap bulan harus bayar, kan kata Gubernur Lampung pendidikan gratis tapi kenyataanya masih bayar. ” Ujar orang tua siswa

“Sumbangan wajib” pada dasarnya bertentangan dengan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa sumbangan dari orang tua bersifat sukarela, bukan wajib.

Dana BOS diberikan pemerintah untuk membiayai kebutuhan operasional dasar sekolah, sehingga apabila masih diperlukan pungutan tambahan, maka harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Lampung, serta Inspektorat Prov Lampung telah didesak untuk melakukan audit terhadap sekolah tersebut untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat. Sangat penting bagi pihak sekolah untuk bertanggung jawab atas uang yang mereka kumpulkan dari siswa dan keluarga mereka.

Sangat penting bagi pihak berwenang untuk segera bertindak dalam menyelidiki masalah ini dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana.

Dalam kesimpulan, masalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran komite sekolah di SMKN 1 Kotabumi merupakan hal yang perlu dikhawatirkan. Penting bagi pihak yang bertanggung jawab Bapak Sugito selaku kepala sekolah SMKN 1 Kotabumi dan bapak Sabirin,S.Ag selaku Ketua Komite SMKN 1 Kotabumi dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.

Sampai berita ini dipublikasikan, Kepala  Sekolah SMK Negeri 1 kotabumi  Sugito ,telah berupaya dihubungi untuk memberikan klarifikasi, namun belum ada respons yang diterima.
(Tim)